WORKSHOP PENINGKATAN MUTU AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PERPUSTAKAAN NASIONAL 2015: MEWUJUDKAN HARAPAN GOOD GOVERNANCE
- SOSIALISASI, WORKSHOP, SEMINAR
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Terwujudnya good governance atau pemerintahan yang baik saat ini merupakan tuntutan dari masyarakat yang tidak puas atas kinerja pemerintahan saat ini. penyelenggaraan negara yang tidak akomodatif pada kepentingan publik, tidak transparan, dan tidak menegakkan supremasi hukum menciptakan masyarakat yang cenderung anti birokrasi dan anti pemerintah.
Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pemerintah non kementrian adalah bagian dari pemerintahan yang juga memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut. salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Perpusnas untuk mewujudkan good governance tersebut adalah dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.
Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah mengatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
Sejak diterbitkannya Inpres tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah menunjukkan perbaikan kinerja di lingkungna Instansi Pemerintah. "Hal ini menandakan bahwa SAKIP sebagai sebuah sistem pengendalian yang bersifat evaluatif telah dapat diterima sebagai salah satu perangkat bagi peningkatan kapasitas pemerintah untuk mewujudkan Good Governance," ujar kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Dra. Ofy Sofiana, M.Hum. ketika membuka workshop peningkatan mutu akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di hotel Redtop Jakarta 24 Agustus 2015.
Berlangsung selama tiga hari, workshop ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi pengelola SAKIP baik di lingkungan Perpusnas maupun Perpustakaan Provinsi sebagai institusi yang menerima bantuan dana dekonsentrasi dari Perpusnas.
Menghadirkan narasumber yang berkompeten. Workshop kali ini difokuskan pada penyusunan indikator Kinerja utama dan juga penyusunan LAKIP yang benar sehingga dapat meningkatkan nilai evaluasi AKIP Perpusnas yang selama ini nilainya kurang memuaskan.
Workshop ini juga memilik arti penting sebagai upaya Perpusnas untuk perbaikan-perbaikan kegiatan akuntabiltas yang telah dilaksanakan selama ini. "Oleh karenanya kami berharap kegiatan ini dapat memberikan pencerahan, pemahaman, juga menyamakan persepsi di antara kita serta untuk meningkatkan kemampuan aparatur perpusnas dan perpustakaan provinsi khususnya yang berhubungan langsung dengan penyusunan dokumen komponen SAKIP", pungkas Ofy Sofiana.
Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pemerintah non kementrian adalah bagian dari pemerintahan yang juga memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut. salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Perpusnas untuk mewujudkan good governance tersebut adalah dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.
Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah mengatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
Sejak diterbitkannya Inpres tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah menunjukkan perbaikan kinerja di lingkungna Instansi Pemerintah. "Hal ini menandakan bahwa SAKIP sebagai sebuah sistem pengendalian yang bersifat evaluatif telah dapat diterima sebagai salah satu perangkat bagi peningkatan kapasitas pemerintah untuk mewujudkan Good Governance," ujar kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Dra. Ofy Sofiana, M.Hum. ketika membuka workshop peningkatan mutu akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di hotel Redtop Jakarta 24 Agustus 2015.
Berlangsung selama tiga hari, workshop ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi pengelola SAKIP baik di lingkungan Perpusnas maupun Perpustakaan Provinsi sebagai institusi yang menerima bantuan dana dekonsentrasi dari Perpusnas.
Menghadirkan narasumber yang berkompeten. Workshop kali ini difokuskan pada penyusunan indikator Kinerja utama dan juga penyusunan LAKIP yang benar sehingga dapat meningkatkan nilai evaluasi AKIP Perpusnas yang selama ini nilainya kurang memuaskan.
Workshop ini juga memilik arti penting sebagai upaya Perpusnas untuk perbaikan-perbaikan kegiatan akuntabiltas yang telah dilaksanakan selama ini. "Oleh karenanya kami berharap kegiatan ini dapat memberikan pencerahan, pemahaman, juga menyamakan persepsi di antara kita serta untuk meningkatkan kemampuan aparatur perpusnas dan perpustakaan provinsi khususnya yang berhubungan langsung dengan penyusunan dokumen komponen SAKIP", pungkas Ofy Sofiana.